Categories
Uncategorized

Menakar Peluang Hortikultura Kita

Paling tidak sejak 2010, pelaku usaha hortikultura Indonesia sudah harus berjuang lebih keras mempertahankan dan mengembangkan pasarnya di dalam negeri. Waktu itu perjanjian pasar bebas ASEAN-China mulai berlaku. Lalu, pada 2015 negara-negara ASEAN terintegrasi menjadi satu pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Semua perjanjian tersebut menghilangkan hambatan perdagangan sehingga produk dari semua negara ASEAN dan China bebas bersaing di Indonesia. Dan sebaliknya, produk Indonesia bisa menyerbu pasar ke 11 negara tersebut. Di luar 11 negara, masih banyak negara lain yang ingin menambang dolar dari pasar hortikultura Indonesia, seperti India, Selandia Baru, Amerika, dan Australia.

Pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada produsen lokal melalui regulasi impor. Namun delapan ketentuan di antaranya digugat Selandia Baru dan Amerika Serikat ke ranah organisasi perdagangan dunia (WTO). Dan panel WTO memutuskan rezim importasi yang diterapkan Indonesia melanggar ketentuan karena bersifat membatasi dan melarang sehingga menimbulkan efek membatasi impor produk hortikultura. “Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding 17 Februari 2017,” ungkap Sondang Anggraini, Dubes RI untuk WTO dalam suatu diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta.

“Kesalahan” Indonesia

Menurut Sondang, Indonesia dinilai melanggar Pasal 11 ayat 1 GATT (General Agreement of Tarrif and Trade) 1994. Bunyinya, “Anggota WTO dilarang membatasi impor dengan kuota, lisensi impor/ ekspor, atau ketentuan lain terkait impor produk apapun, dari wilayah manapun. Isu kuncinya adalah pelarangan dan pembatasan yang berpengaruh terhadap impor,” ulasnya.

Sementara menurut Tommy Nugraha, Staf Ditjen Hortikultura, Kementan, yang ikut bersidang di WTO, regulasi Indonesia yang dinilai melanggar aturan WTO menyangkut delapan hal. Yaitu: penerbitan rekomendasi impor setahun dua kali, periode waktu impor tertentu, keharusan merealisasikan 80% importasi sebelumnya, impor di luar masa prapanen, panen, dan pascapanen, keharusan memiliki gudang dengan kapasitas tertentu, penggunaan, penjualan serta distribusi produk impor tertentu, referensi harga bawang merah dan cabai untuk konsumsi, dan tidak diizinkannya pemasukan produk hasil panen di atas 6 bulan.

Semua regulasi tersebut termaktub dalam Permentan 86/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Permentan 42 dan 43/2012 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Buah dan Sayuran Segar serta Umbi Lapis, dan Permendag 71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Saat ini perkara berkode DS 477 dan DS 478 ini tengah dalam proses banding di Appelate Body (AP). Tommy yang dihubungi AGRINA sebelum naskah ini diturunkan mengatakan, hearing (hakim mendengar argumen dan mendapatkan jawaban dari pemohon banding, terbanding, dan pihak ketiga) akan dilakukan pada 28 Agustus 2017.

Perlu Harmonisasi

Bustanul Arifin, ekonom senior INDEF mengakui, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit bila kembali menelan kekalahan di sidang banding. Ia menggarisbawahi perunya pemerintah dan pelaku usaha bersatu memberikan amunisi yang kuat dan data lengkap kepada para perunding kita di WTO agar hasil banding maksimal.

Pada masa mendatang, Bustanul berharap adanya harmonisasi kebijakan di antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. “Kita perlu melakukan regulatory import assessment (RIA) dari sisi ekonomi terhadap kebijakan pemerintah. Kalau perlu, RIA dilakukan sebelum kebijakan dikeluarkan untuk disinkronkan dengan kepentingan dalam negeri dan internasional,” tandasnya. Kalaupun kalah dan harus merevisi kebijakan, kita berharap masih bisa mempertahankan sebagian di antaranya untuk meminimalkan risiko bagi para pelaku usaha di dalam negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *