Categories
Uncategorized

Banyak Petani dan Peusahaan Belum Memiliki IUP dan HGU

Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, menjelaskan, pada 2016 pihaknya menganggarkan Rp400 miliar guna membiayai replanting sawit. Dana ini ditujukan khusus untuk petani yang berlahan di bawah 4 ha dengan umur tanaman di atas 25 tahun. Petani yang ingin memperoleh dana replanting, lanjut dia, harus tergabung dalam koperasi, butuh dana replanting sekitar Rp60 juta/ha, ada bank yang mengalirkan dana, dan potensial memperoleh sertifikat ISPO atau lahannya tidak bermasalah. “Satu proyek replanting bisa bersama-sama, tidak harus dalam satu hamparan kebun”, ujar menjawab persoalan rendahnya produktivitas sawit. BPDP menargetkan pelaksanaan replanting selama 4 tahun, terhitung sejak 2017.

Tahun ini lahan yang akan diremajakan seluas 1,5 juta ha dengan dana Rp400 miliar. Bayu mengungkapkan, serapan dana replanting 2016 masih sangat kecil karena baru satu kelompok petani sawit di Riau yang menerima bantuan. Meski tidak secara gamblang menyebut angka serapan itu, Bayu menyebut, hingga Oktober 2016 terdapat 42 ribu ha lahan untuk replanting yang diusulkan petani ke BPDP. Namun setelah diverifikasi, berbagai masalah muncul, terutama kasus legalitas lahan. “(Kebun) sudah dijual ke si A. Dijual lagi ke si B lalu ke si C tapi tidak pernah ada pro ses balik nama. Kasus yang paling banyak adalah pengusul bukan benar-benar petani. Misalnya, anaknya mengajukan diri sebagai petani dengan 4 ha lahan tapi bapaknya punya 400 ha lahan. Lha ini ‘kan bukan petani kecil,” sergahnya. Bagi petani, ongkos replanting lebih mahal dibandingkan membuka lahan baru sebab ada biaya penebangan. Biaya operasional replanting sawit idealnya sebesar Rp50 juta-Rp60 juta/ha. Sedangkan subsidi BPDP hanya Rp25 juta. Menurut Asmar Arsjad, Sekjen Asosiasi Petani Ke lapa Sawit Indonesia (Apkasindo), tahun ini lahan sawit rakyat yang diremajakan sekitar 1,5 juta ha menggunakan dana BPDP.

Komite Replanting

Guna memastikan pengucuran bantuan dan replanting tidak salah sasaran, BPDP pun membentuk komite replanting yang bertugas memastikan legalitas lahan untuk replanting. “Komite replanting ini merupakan legal standing yang masih dibuat. Kita sedang mencari mekanismenya untuk proses sertifikasi dan legalitas guna me mastikan bahwa (penerima dana) ini benar petani kecil, bukan petani yang ber-Pajero,” tegas Bayu. Pemerintah serius dalam program replanting agar tidak ada lagi perluasan atau pembukaan kebun sawit baru. Melalui replanting, petani skala besar dan kecil diharapkan bisa meningkatkan produktivitas hasil, terutama bagi kebun sawit tua atau kebun yang telanjur menanam benih palsu.

Pada kesempatan berbeda, Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional meng ungkap, masih banyak petani atau perusahaan yang belum memiliki hak guna usaha (HGU) dan izin usaha perkebunan (IUP). “Kunci jawabannya di tata ruang. Kita akan segera revisi Undang-undang Kehutanan dan Pertanahan. Harus jelas peta mana kawasan hutan lindung, HGU, ataupun izin usaha,” ujarnya. Sofyan berjanji untuk mengurus kepemilikan HGU lahan di bawah 25 ha. Targetnya, sebanyak 25 ribu ha lahan milik petani kecil akan diproses tahun ini. Sementara, Asmar mengeluhkan hal serupa. Masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat HGU maupun IUP. “Ini yang sulit untuk memperoleh ISPO,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *